PADANG PARIAMAN — Aktivitas sebuah gudang yang disebut digunakan untuk menyimpan minyak di Jl. Lintas Barat Sumatera No. 16, Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menjadi sorotan serius. Lokasi yang berdampingan dengan lingkungan warga tersebut disebut kerap dilalui kendaraan tangki berkapasitas sekitar 5 ton hingga 10 ton, sehingga memunculkan pertanyaan besar mengenai jenis kegiatan, legalitas fasilitas, asal-usul minyak dan tujuan distribusinya.
Sorotan semakin menguat setelah awak media melakukan konfirmasi langsung kepada pria berinisial UJ, Sabtu sekitar pukul 21.30 WIB. Dalam kesempatan tersebut, UJ secara terbuka menyatakan kepada tim awak media bahwa dirinya merupakan pihak yang memiliki gudang, tangki sekaligus minyak yang berada di lokasi. Pengakuan tersebut menjadi fakta penting dalam penelusuran jurnalistik, tetapi status kepemilikan dan legalitas kegiatan tetap harus dibuktikan melalui dokumen serta pemeriksaan instansi berwenang.
Sikap UJ yang berani tampil dan mengakui fasilitas serta minyak tersebut sebagai bagian dari usahanya kemudian memunculkan pertanyaan publik yang lebih tajam: apakah seluruh aktivitas itu benar-benar memiliki dasar perizinan yang lengkap? Jika dokumen legalitas tersedia, tentu tidak sulit bagi pihak terkait untuk menjelaskan dan menunjukkannya kepada instansi berwenang. Namun apabila belum memenuhi persyaratan, maka persoalannya tidak boleh dianggap sekadar aktivitas usaha biasa.
Pantauan lapangan menunjukkan keberadaan bangunan/gudang dan area terbuka di kawasan Jl. Lintas Barat Sumatera, Kasang, Kecamatan Batang Anai. Posisi fasilitas yang berada di sekitar masyarakat membuat aspek keselamatan menjadi perhatian penting, terlebih bila benar terdapat penyimpanan atau pemindahan minyak dalam jumlah besar. Risiko kebakaran, tumpahan, kecelakaan kendaraan maupun keadaan darurat lainnya harus menjadi pertimbangan serius.
Keresahan juga disampaikan sejumlah warga yang mengaku khawatir terhadap lalu-lalang kendaraan tangki berkapasitas 5 ton hingga 10 ton. Warga mempertanyakan apakah keberadaan fasilitas tersebut telah memenuhi standar keselamatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang. “Kalau terjadi kebakaran atau tangki meledak, kami yang tinggal di sekitar sini tentu sangat takut. Kampung kami bisa ikut terbakar,” ungkap salah seorang warga kepada awak media.
Dari sisi hukum, kegiatan penyimpanan minyak dan BBM bukan aktivitas yang dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perizinan. Pasal 53 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur ancaman pidana terhadap kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang dilakukan tanpa Izin Usaha Penyimpanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar. Penerapan pasal tersebut tentunya bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian unsur pidananya.
Persoalan dapat menjadi lebih serius apabila minyak yang disimpan atau diperdagangkan ternyata berkaitan dengan BBM bersubsidi. Pasal 55 UU Migas mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Karena itu, asal-usul minyak, jenis BBM, dokumen perolehan, pola pengangkutan, tujuan penyimpanan dan distribusinya perlu diperiksa secara transparan oleh pihak berwenang.
Selain aspek pidana, legalitas usaha dan kelayakan fasilitas juga harus diverifikasi berdasarkan ketentuan sektor ESDM yang berlaku. Pemeriksaan idealnya mencakup NIB, perizinan berusaha sesuai kegiatan, kesesuaian pemanfaatan ruang, standar keselamatan, kelayakan sarana, aspek lingkungan serta dokumen yang menunjukkan asal-usul dan peruntukan minyak. Pengakuan kepemilikan oleh UJ tidak otomatis membuktikan legalitas kegiatan, sehingga verifikasi dokumen tetap menjadi kunci.
Publik kini patut mempertanyakan apakah keberanian UJ mengakui gudang, tangki dan minyak tersebut juga disertai kesiapan mempertanggungjawabkan seluruh legalitas usahanya. Jangan sampai keterbukaan seseorang dalam mengaku sebagai pemilik kemudian ditafsirkan sebagai sikap seolah-olah kegiatan tersebut tidak tersentuh hukum. Hukum tetap berlaku sama terhadap setiap orang, dan legal atau tidaknya sebuah kegiatan harus ditentukan berdasarkan dokumen, pemeriksaan serta proses hukum, bukan berdasarkan pengakuan pemilik semata.
Awak media menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak bermaksud menghakimi atau menyatakan UJ telah melakukan tindak pidana. Informasi mengenai pengakuan kepemilikan gudang, tangki dan minyak merupakan hasil konfirmasi langsung, sedangkan dugaan pelanggaran perizinan, keselamatan maupun penyalahgunaan BBM masih memerlukan verifikasi resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi UJ maupun pihak terkait. Selanjutnya, publik menunggu langkah aparat dan instansi berwenang untuk memastikan apakah fasilitas tersebut sepenuhnya legal dan memenuhi standar keselamatan, atau justru terdapat pelanggaran yang harus ditindak sesuai hukum.
TIM