Proyek dengan nilai kontrak Rp1.029.000.000 tersebut diduga tidak sepenuhnya dikerjakan sesuai gambar perencanaan dan spesifikasi teknis spektek. Sejumlah temuan lapangan mengarah pada penggunaan material yang tidak sesuai mutu serta metode kerja yang berbeda dari yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak.
Dugaan paling mencolok adalah pengadukan semen yang disebut dilakukan secara manual tanpa menggunakan molen dan tanpa bak ukur, padahal dalam dokumen teknis disebutkan secara jelas kewajiban penggunaan alat tersebut. Perbedaan metode ini bukan sekadar teknis administratif, melainkan dapat berdampak langsung pada kekuatan struktur bangunan.
Selain itu, material pasir yang digunakan juga menjadi sorotan. Informasi yang berkembang menyebutkan volume pasir yang didatangkan ke lokasi proyek diduga tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Hingga kini, bukti invoice atau dokumen pembelian material yang diminta publik belum dipaparkan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Ironisnya, Pejabat Pembuat Komitmen PPK mengakui adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan gambar dalam pekerjaan tersebut. Dalam konfirmasi tertulis, PPK menyebut pemasangan kolom praktis baru akan dilengkapi di dua sisi kiri dan kanan serta memastikan slof telah dipasang. Pengakuan ini justru mempertegas adanya persoalan pada elemen struktural bangunan yang sangat vital.
Kolom praktis dan slof merupakan bagian penting dalam sistem struktur bangunan. Di wilayah rawan gempa seperti Kepulauan Mentawai, kesalahan atau pengurangan spesifikasi pada bagian ini berpotensi membahayakan keselamatan pengguna fasilitas. Standar keamanan konstruksi di daerah rawan bencana seharusnya dijalankan secara ketat tanpa kompromi.
Proyek ini dikerjakan oleh CV. Andalan Bersama Anderson sebagai kontraktor pelaksana dan diawasi oleh CV. Mekanika Utama selaku konsultan pengawas. Sebagai perpanjangan tangan PPK, konsultan pengawas bertanggung jawab memastikan setiap tahapan pekerjaan sesuai kontrak sebelum dilakukan pembayaran.
Pertanyaan krusial muncul terkait proses Provisional Hand Over PHO atau serah terima sementara. Bagaimana mekanisme pemeriksaan mutu dilakukan jika masih ada pengakuan ketidaksesuaian spektek sementara pembayaran telah direalisasikan. Jika benar terdapat pembayaran atas pekerjaan yang tidak sepenuhnya sesuai kontrak, maka potensi kerugian keuangan negara tidak dapat diabaikan.
Secara hukum, apabila terbukti terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, maka ketentuan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diterapkan. Pasal 2 ayat 1 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar bagi pihak yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.
Pasal 3 undang undang yang sama juga mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Selain itu, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan setiap penyedia jasa memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan mutu pekerjaan.
Desakan publik kini mengarah kepada Kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan dan audit investigatif secara menyeluruh. Langkah ini penting untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan uang negara tersebut.
Masyarakat Kepulauan Mentawai berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang aman dan layak. Di daerah yang kerap diguncang gempa, bangunan puskesmas bukan sekadar proyek fisik, melainkan benteng keselamatan bagi warga. Ketika dugaan penyimpangan mencuat, transparansi dan penegakan hukum menjadi harapan terakhir agar kepercayaan publik tidak runtuh.
Catatan Redaksi
Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Klarifikasi resmi dapat disampaikan kepada redaksi untuk dimuat secara proporsional demi keberimbangan informasi.
TIM
Bersambung...
Kejaksaan Diminta Turun Tangan, Dugaan Penyimpangan Proyek Puskesmas Sarereiket Rp1 Miliar di Kepulauan Mentawai Terancam Jerat Pidana Korupsi
Desakan Kuat ke Kejaksaan, Proyek DAK 2025 Puskesmas Sarereiket Diduga Langgar UU Tipikor dan Jasa Konstruksi
Publik Tantang Kejaksaan Usut Tuntas Rehab Puskesmas Sarereiket, Indikasi Penyimpangan Teknis dan Administratif Mengemuka